Gubernur menekankan bahwa arah kebijakan RAPBD 2026 difokuskan pada penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, strategi pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan industri, sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, serta pengembangan konektivitas wilayah untuk memperkuat posisi Kalsel sebagai simpul logistik regional.
BACA JUGA:Gubernur Kalsel H. Muhidin Berbaur dengan Jamaah Haul Guru Sekumpul, Sampaikan Doa dan Terima Kasih
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan mitigasi perubahan iklim, penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan, serta pengembangan layanan publik berbasis digital.
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa belanja daerah akan dioptimalkan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak besar bagi masyarakat.
“Kami akan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan serta meningkatkan koordinasi antar-SKPD dan sinergi bersama DPRD untuk mempercepat program prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif, eksekutif, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk menjaga kolaborasi dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menjelaskan bahwa proses persetujuan RAPBD 2026 dilakukan melalui tahapan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Hasil pembahasan disampaikan oleh Wakil Pimpinan DPRD Muhammad Alpiya Rahman.
