JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI berubah tegang ketika Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meluapkan kekesalannya atas banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Titiek menyorot keras praktik penebangan pohon yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan.
Ia mendesak Kementerian Kehutanan menghentikan segala bentuk penebangan—baik legal maupun ilegal. “Ini sudah sangat merugikan masyarakat. Pohon-pohon besar yang tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dipotong begitu saja,” tegas Titiek dalam rapat di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
# Baca Juga :Mantan Ketua DPRD Pasaman Tewas Tertimpa Ekskavator saat Membawa Bantuan Korban Banjir
# Baca Juga :Kerugian Aceh Tembus Rp 2,04 Triliun Akibat Banjir! PNBP Tambang Tak Sampai Separuhnya
# Baca Juga :Dinsos Kalsel Lepas Tim Tagana untuk Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera Barat
# Baca Juga :Sebanyak 110 Lansia Diwisuda, Bukti Pendidikan Tak Mengenal Usia
Geram Lihat Truk Kayu Lewat Dua Hari Usai Banjir
Titiek meminta sekretariat memutar video truk kayu gelondongan yang melintas hanya dua hari setelah banjir bandang terjadi. Ia menilai pemandangan itu menyakitkan bagi warga.
“Seperti mengejek rakyat yang sedang tertimpa musibah. Ini benar-benar menyakitkan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia juga mempertanyakan mengapa izin pembukaan lahan terus dikeluarkan tanpa kajian AMDAL yang ketat. Komisi IV, kata Titiek, siap mendukung tindakan hukum terhadap semua perusahaan nakal, meski berada di belakang figur berpengaruh.
Raja Juli Akui Bencana Jadi Pukulan, Janji Perbaiki Pengelolaan Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui peristiwa banjir dan longsor di Sumatera menjadi cambuk bagi kementeriannya. Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan.
“Kami berefleksi. Kerusakan lingkungan, geomorfologi DAS, hingga curah hujan ekstrem menjadi faktor pemicu,” katanya.
Dalam paparannya, ia menyebut deforestasi nasional maupun di tiga provinsi terdampak sebenarnya menurun pada 2025. Namun, ia tak menampik masih ada kerusakan di daerah tangkapan air yang memperburuk dampak bencana.
