JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah pusat memastikan dukungan besar bagi ribuan warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui skema bantuan Rp 60 juta per rumah bagi korban yang hunian mereka rusak ataupun hancur akibat bencana, khusus bagi warga yang tidak direlokasi.
Langkah ini disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
# Baca Juga :Dinsos Kalsel Lepas Tim Tagana untuk Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera Barat
# Baca Juga :Rapat Banjir Sumatera Memanas! Titiek Soeharto Murka, Menteri Raja Juli Janji Sikat Perusak Hutan
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Kirim 9 Tagana dan Satgas Pramuka Peduli ke Sumatera Barat
# Baca Juga :BENCANA SUMATERA! Pemulihan Capai Rp 51,8 Triliun, BNPB Warning Anggaran Bisa Terus Membengkak
37 Ribu Rumah Rusak
Dalam laporan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, jumlah rumah yang terdampak mencapai 37.546 unit, mencakup rusak berat, sedang hingga ringan. Data ini masih berkembang karena pendataan lapangan terus berlangsung bersama Kementerian PUPR.
“Rusak berat termasuk yang hilang disapu banjir,” ujar Suharyanto.
Skema Bantuan Rumah
BNPB mengusulkan dua mekanisme:
TNI–Polri membangun hunian sementara
Kementerian terkait membangun hunian tetap
Untuk warga yang tidak direlokasi, satgas BNPB akan langsung mengerjakan perbaikan rumah.
BNPB juga mengajukan anggaran Rp 60 juta per unit kepada pemerintah.
Saat menerima laporan itu, Prabowo sempat menanyakan kecukupan nominal bantuan tersebut.
