JAKARTA, Kalimantanlive.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa pemenuhan mandatory budget sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
Meski alokasi pendidikan belum sepenuhnya memenuhi batas minimal yang diwajibkan undang-undang, Banggar menyampaikan bahwa selisih yang tersisa kini semakin kecil dan akan terus ditindaklanjuti agar terpenuhi sepenuhnya pada tahun anggaran 2026.
BACA JUGA: Mundur Diri dari DPRD Kalsel Tinggalkan Nasdem, Mustohir Arifin Rahasiakan Partai Tempatnya Berlabuh
Pada Kamis (11/12/2025), rombongan Banggar DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait dokumen APBD 2026 yang telah diserahkan lebih awal untuk dievaluasi.
Pertemuan berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai tahap akhir sebelum penetapan APBD oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, menyampaikan bahwa konsultasi ini penting untuk memastikan seluruh catatan dari Kemendagri dapat segera ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan evaluasi dari Kemendagri dapat segera selesai, sehingga Banggar bisa kembali membahas apa saja yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan APBD yang sudah disusun Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Beberapa isu strategis turut menjadi pembahasan, seperti kelanjutan proyek multiyears serta pemenuhan belanja wajib pendidikan.
