BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayahnya hingga posisi Oktober 2025 berada dalam kondisi stabil dengan tingkat risiko yang tetap terjaga.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam Media Update Bersama Forum Wartawan Ekonomi Kalimantan Selatan di Kantor OJK Kalsel, Rabu (10/12/2025) menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan turut ditopang oleh kinerja perekonomian daerah yang tumbuh positif pada Triwulan III 2025. Ekonomi Kalsel tercatat tumbuh 5,19 persen (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen (yoy).
Tiga sektor utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel masih didominasi Pertambangan dengan porsi 22,24 persen, diikuti Pertanian 15,35 persen, dan Industri Pengolahan 12,12 persen.
BACA JUGA: OJK Optimis Kinerja Sektor Jasa Keuangan Bergerak Ekspansif pada 2026
Sektor Perbankan Tumbuh Positif
Intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang berlanjut. Penyaluran kredit pada Oktober 2025 naik 6,91 persen (yoy) menjadi Rp82,13 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sebesar 2,58 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh paling tinggi sebesar 23,06 persen, sementara Kredit Konsumsi meningkat 6,40 persen. Adapun Kredit Modal Kerja mengalami kontraksi 3,73 persen.
Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan penyaluran Kredit Investasi terbesar, yakni 65,59 persen atau Rp53,86 triliun.
Kontribusi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 27,58 persen dari total kredit perbankan di Kalsel. Industri Pengolahan mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM tertinggi yaitu 19,86 persen (yoy).
Dari sisi penghimpunan dana, aset perbankan di Kalsel mencatat peningkatan tertinggi di Regional Kalimantan, tumbuh 6,13 persen (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,83 persen, ditopang pertumbuhan deposito 12,82 persen. Pangsa terbesar DPK berada di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp59,8 triliun atau 60,60 persen dari total DPK.
