BANDA ACEH, KALIMANTANLIVE.COM – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir kian mengkhawatirkan. Pemerintah Aceh menilai situasi tersebut telah mencapai tingkat kedaruratan serius dan layak ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Penilaian ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang menegaskan bahwa dampak bencana tidak lagi bersifat lokal atau regional. Luas wilayah terdampak, kompleksitas penanganan, serta besarnya kebutuhan masyarakat dinilai sudah melampaui kapasitas daerah.
# Baca Juga :Banjir Bandang Keempat Mengamuk di Padang, Air 1,5 Meter Paksa Warga Lari ke Perbukitan
# Baca Juga :HOROR DI BONDI BEACH! Penembakan Massal Saat Festival Hanukkah Tewaskan 16 Orang, Ayah dan Anak Jadi Pelaku
# Baca Juga :Ahmed El Ahmed, Penjual Buah yang Jadi Pahlawan Bondi Beach: Terjang Pelaku Penembakan Pakai Tangan Kosong
“Skalanya ini memang nasional,” ujar MTA saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).
Dorong Status Bencana Nasional
Menurut MTA, indikator bencana nasional terlihat jelas dari jumlah korban terdampak, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan logistik dan pemulihan yang sangat besar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan penetapan status Bencana Nasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh hanya menyampaikan kondisi faktual dan kebutuhan di lapangan. Penentuan status legalitas menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Aceh Harap Bantuan Internasional Dibuka
Selain mendorong perhatian pemerintah pusat, Pemerintah Aceh juga membuka harapan besar terhadap bantuan internasional. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), disebut telah menyampaikan harapan agar lembaga dunia dapat ikut terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Pengalaman pahit tsunami 2004 menjadi rujukan penting. Saat itu, dukungan komunitas internasional terbukti mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan Aceh.
“Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF, dengan belajar dari pengalaman tsunami 2004,” kata MTA.
