BATULICIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028. Kegiatan berlangsung di Hotel Ebony Batulicin, Selasa (16/12/2025), sebagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Deny Hariyanto, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga terkait akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
“Dokumen RPKD menjadi pedoman terpadu agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah benar-benar terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Deny. Ia menambahkan, RPKD juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
BACA JUGA: Bupati Tanah Bumbu Apresiasi Para Inovator, TIA 2025 Dorong Layanan Publik Modern
Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, menjelaskan bahwa ekspose ini merupakan aksi nyata Pemkab Tanah Bumbu selaras dengan RPJMD 2025–2029 untuk menuntaskan kemiskinan. Menurutnya, integrasi program antar-SKPD sangat penting agar setiap perangkat daerah memahami peran dan kontribusinya masing-masing.
“Amanat Bupati jelas, BerAksi dan berkontribusi nyata dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja agar lebih menyentuh masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Layanan harus terintegrasi hingga tingkat kecamatan sehingga masyarakat miskin maupun tidak miskin dapat mengakses seluruh layanan pemerintah dalam satu sistem,” jelas Untung. Ia mencontohkan integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai inovasi yang diinisiasi Bupati untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu, menambahkan bahwa tujuan utama ekspose ini adalah memetakan dan menyelaraskan peran antar-SKPD, menghindari duplikasi kegiatan, serta menemukan titik sinergi yang efektif.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, dan strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPKD,” ujar Sri.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tanah Bumbu optimistis penanggulangan kemiskinan akan berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kalimantanlive.com/MC Tanbu
