“Perkara ini berkaitan berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber
dari Dana Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejumlah perusahaan yang merupakan
mitra kerja sama BKSDA Kalsel,” bebernya.
Yuni Priyono juga mengatakan bahwa tim penyidik dari Kejati Kalsel akan menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Langkah penegakan hukum ini merupakan wujud komitmen Kejati Kalsel dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara
dan dana kerja sama, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
bersih dan berkeadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kalimantanlive.com
Frans
