Di tingkat nasional, peringkat Kalsel juga naik dari posisi ke-17 pada 2024 menjadi peringkat ke-11 pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah meraih penghargaan serta mendorong badan publik yang masih berada pada kategori Menuju Informatif untuk meningkatkan kinerjanya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi.
Badan publik dituntut untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja birokrasi. Pemprov Kalsel berkomitmen memperkuat budaya transparansi di seluruh satuan kerja guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, A.H. Rijani, menyampaikan bahwa tingkat partisipasi badan publik dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mencapai 76 persen. Dari 91 badan publik yang diundang, sebanyak 69 badan publik mengikuti proses penilaian.
