Ia menjelaskan, partisipasi tertinggi berasal dari pemerintah kabupaten/kota sebesar 92 persen, disusul organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kalsel sebesar 82 persen, dan instansi vertikal sebesar 59 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah kabupaten/kota menunjukkan kinerja yang solid dengan empat badan publik meraih predikat Informatif dan delapan lainnya Menuju Informatif.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Terima Apresiasi Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan RI
Pada kategori OPD Pemprov Kalsel, delapan OPD meraih predikat Informatif, namun masih terdapat 17 OPD yang berada pada kategori Kurang Informatif.
Sementara itu, instansi vertikal mencatat hasil positif dengan 12 instansi atau sekitar 71 persen masuk kategori Informatif.
“Meski partisipasi sudah tergolong baik, pembinaan dan penguatan tetap diperlukan, khususnya bagi badan publik yang masih berada pada kategori Cukup dan Kurang Informatif,” ujar Rijani.
Pada kesempatan tersebut, Rijani juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel yang kembali meraih predikat Provinsi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2025.
Capaian tersebut menegaskan tren positif selama empat tahun terakhir, sekaligus mengukuhkan posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik.
Sumber: MC Kalsel
