Kementerian Haji dan Umrah menegaskan tidak akan mentoleransi bentuk kelalaian apa pun, termasuk pelanggaran kontrak layanan. Hak jamaah disebut sebagai prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan, sementara kualitas pelayanan menjadi batas tegas yang wajib dipatuhi seluruh penyelenggara.
Sebagai penutup, kementerian mengimbau seluruh perusahaan dan institusi umrah, termasuk mitra luar negeri, untuk mematuhi seluruh regulasi dan memberikan layanan sesuai dengan program yang telah disepakati. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan umrah sekaligus menjamin kenyamanan dan kepuasan jamaah, termasuk jamaah asal Indonesia.
(kalimantanlive.com/sumber lainnya)
editor : TRI
