BATULICIN, Kalimantanlive.com – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Tanah Bumbu, yang digelar di Hotel Lotusa, Simpang Empat, Senin (29/12/2025).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah serta Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, sebagai upaya memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berbasis data yang akurat.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan pesan utama pembangunan daerah Tanah Bumbu, yakni tidak boleh ada masyarakat yang menganggur dan tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah.
“Bekerja dan menuntut ilmu adalah dua hal pokok yang harus kita jaga bersama. Ini menjadi fondasi utama pembangunan Tanah Bumbu,” tegas Bupati.
BACA JUGA: Tanah Bumbu Gelar Lomba Berkarakter, Tanamkan Nilai Agama Sejak Dini
Menurutnya, Kick Off Penyusunan RKPD bukan sekadar penanda dimulainya tahapan teknis perencanaan, tetapi juga momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Bupati menjelaskan bahwa RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih dari sekadar kewajiban regulatif, RKPD harus menjadi alat kendali pembangunan agar kebijakan, program, dan kegiatan benar-benar terarah, terukur, dan akuntabel.
“RKPD Tahun 2027 adalah penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Posisi ini sangat menentukan karena menjadi fase konsolidasi dan penguatan hasil pembangunan,” ujarnya.
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 mengusung tema “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.”
Tema tersebut merupakan penjabaran visi pembangunan daerah BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab, dengan penekanan pada pembangunan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif.
Transformasi infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas serta pemerataan pelayanan dasar. Transformasi ekonomi ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan memperluas lapangan kerja. Sementara itu, transformasi pelayanan publik difokuskan pada birokrasi yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
