JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Korea Selatan akhirnya mengambil langkah besar setelah mendapat tekanan keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Seoul mengumumkan rencana menghentikan program adopsi anak ke luar negeri secara bertahap, menyusul sorotan tajam terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama puluhan tahun.
Keputusan ini muncul di tengah merosotnya angka adopsi anak Korea oleh warga asing serta meningkatnya tuntutan keadilan dari para korban adopsi lintas negara. Para penyelidik PBB menilai Korea Selatan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas berbagai kasus pemalsuan dokumen, penipuan, hingga dugaan pelecehan yang dialami anak-anak adopsi di masa lalu.
# Baca Juga :China Borong Chip AI Nvidia Gila-gilaan! Pesanan Tembus 2 Juta Unit, Pasokan Global Terancam
# Baca Juga :Sempat Dihujat, Tomb Raider Meledak di Netflix! Tembus 4 Juta Penonton dan Masuk Top 10 Global
# Baca Juga :Resmi! Biaya Bikin SIM Baru 2026 Tak Naik, Segini Rincian Lengkapnya dari A sampai D
# Baca Juga :Serbuan Mobil China di Indonesia! Ini Daftar 16 Merek yang Resmi Dijual, Jepang Mulai Terancam?
Mengutip laporan AP News, pengumuman ini disampaikan tak lama setelah kantor HAM PBB meminta Korea Selatan menindaklanjuti keluhan anak adopsi yang mengaku menerima catatan identitas palsu atau menjadi korban kekerasan di negara tujuan adopsi.
Isu ini sebelumnya jarang dibahas di forum internasional. Namun, tekanan terhadap Korea Selatan terus meningkat seiring terkuaknya praktik bermasalah dalam program adopsi, terutama pada era 1970-an hingga 1980-an, ketika ribuan anak Korea dikirim ke negara-negara Barat setiap tahunnya.
Banyak dari kasus tersebut hingga kini belum menemui penyelesaian, memicu kemarahan korban dan kritik komunitas internasional.
Target Nol Adopsi Asing pada 2029
Pemerintah Korea Selatan menargetkan penghentian total adopsi anak ke luar negeri paling lambat tahun 2029. Kebijakan ini sejalan dengan pengetatan sistem kesejahteraan anak dan pergeseran fokus pada pengasuhan di dalam negeri.
Sebagai gambaran, pada tahun 2025, Korea Selatan hanya menyetujui 24 kasus adopsi internasional. Angka ini anjlok drastis dibanding sekitar 2.000 anak pada 2005, dan jauh di bawah rata-rata lebih dari 6.000 anak per tahun pada era 1980-an.
Dalam laporannya kepada PBB, pemerintah Korea Selatan menegaskan fokus utama kini adalah perbaikan sistem ke depan, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
“Sebelumnya, adopsi sebagian besar dikelola oleh lembaga swasta. Meski seharusnya mengutamakan kepentingan anak, tidak bisa dipungkiri ada potensi konflik kepentingan,” ujar Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Lee Seuran, dikutip dari AP News.
Ia menambahkan, sistem adopsi kini direstrukturisasi menjadi kerangka kerja publik, dengan peran pemerintah yang lebih besar dalam proses persetujuan. Langkah ini membuka ruang untuk mengevaluasi ulang apakah adopsi internasional memang masih diperlukan.
