Rahmi menambahkan, pelaksanaan program pemulihan tersebut akan melibatkan peran aktif SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik di bidang perumahan, pertanian, pendidikan, kesehatan, maupun sosial.
Ia berharap, berbagai agenda pendukung pemulihan lainnya dapat diakomodasi melalui program dan kegiatan SKPD pada tahun anggaran 2026, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
“Apa yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 ini diharapkan bisa disasarkan untuk mendukung pemulihan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan banjir,” katanya.
Kalimantanlive.com/Kamil
