BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel, Rabu (7/1/2026), guna membahas aspirasi terkait kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi wadah dialog bagi SMK swasta terkait adanya penyesuaian alokasi BOSDA yang dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kalsel Studi ke Jawa Timur, Siapkan Perda Pajak yang Lebih Ramah Masyarakat
MKKS SMK Swasta menyampaikan keberatan atas pengurangan tersebut dan berharap besaran BOSDA dapat dikembalikan seperti semula demi menjaga keberlangsungan operasional sekolah.
Jihan menegaskan, SMK swasta memiliki peran strategis dalam penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan bersama.
“Kontribusi SMK swasta sangat besar dalam mencetak tenaga kerja siap pakai. Aspirasi ini menjadi perhatian serius Komisi IV,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel guna mencari solusi terbaik sesuai kemampuan keuangan daerah.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel yang berharap ke depan anggaran pendidikan dapat ditingkatkan agar tidak terjadi pengurangan BOSDA bagi SMK swasta.
