Munculnya kembali, wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD tersebut didasarkan pada sejumlah alasan, diantaranya, efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan.
Disisi lain, banyak pihak menilai perubahan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi praktik politik transaksional. (*)
Kalimantanlive.com / Pathur
EDITOR : Pathrurrachman
