PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau DPRD Kalteng, dari Komisi I, Yohanes Freddy Ering yang juga Ketua Fraksi PDIP, Sabtu (10/1/2026) berkomentar terkait wacana Pilkada kembali lewat DPRD.
Kader PDIP Kalteng ini, menegaskan, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDIP tetap konsisten ingin pelaksanaan Pilkada secara langsung seperti yang sudah berjalan hingga saat ini.
“Soal, wacana Pilkada dikembalikan kepada dewan, itu sudah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional PDIP, kami masih konsisten untuk pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung,” tegasnya.
Namun, begitu, kata dia, hingga saat ini memang masih terjadi dinamika terkait wacana Pilkada kembali ke DPRD itu.
Tetapi dia menegaskan, untuk PDIP sudah tetap konsisten pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Ditegaskan dia, hal itu mengacu pada keputusan resmi Rakernas PDIP yang tetap konsiten untuk pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
Memang lanjut dia, saat ini hal tersebut baru sekadar wacana, sehingga jika terjadi pro dan kontra tentu lumrah saja.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda saat dimintai keterangan oleh pers, menyatakan, pihaknya menghormati wacana yang berkembang mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD tersebut.
Namun, Rifqi menekankan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi DPR.
Mencuatnya, wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan lewat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) jadi perbincangan berbagai kalangan.
Baca Juga :Wacana Pilkada Kembali Lewat DPRD Memicu Perdebatan, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kalteng
Wacana tersebut, pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar yang kemudian disambut Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sehingga memunculkan perdebatan dari berbagai kalangan di daerah.
Pelaksanaan pemilu langsung oleh rakyat sudah berjalan sejak masa reformasi hingga saat ini, namun belakangan muncul wacana dikembalikan ke pemilihan lewat DPRD.
