Terima LHP BPK RI Perwakilan Kalteng Soal Pengelolan Pajak dan Retribusi, Pemko Palangka Raya Komitmen Tindaklanjuti

Terlepas dari itu ia menegaskan bahwa temuan BPK tersebut relevan untuk memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tuntutan peningkatan kemandirian fiskal.

“Pemko Palangka Raya harus benar-benar menggali potensi PAD dan aset daerah, sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal,” pugnkasnya. (*)

Kalimantanlive.com / Pathrur
EDITOR : Pathrurrachman

Posting Terkait

Jangan Lewatkan