Hal tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan masyarakat kedua desa.
Fraksi juga menekankan pentingnya penataan administrasi, pengelolaan aset dan keuangan desa, serta menjaga keharmonisan sosial dan kearifan lokal pascapenggabungan.
BACA JUGA: Ini 12 Raperda dalam Propemperda 2026 yang Disampaikan Pemkab Balangan
Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan turut mendapat dukungan Fraksi Demokrasi Maju. Fraksi menilai raperda ini berperan penting dalam mendorong pengelolaan perkebunan yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial.
Fraksi meminta agar pelaksanaannya konsisten dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
Atas sejumlah raperda tersebut, Fraksi Demokrasi Maju menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku, dengan harapan seluruh regulasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
Kalimantanlive.com/Kamil
