“Agar perda tersebut dapat menjadi instrumen vital untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pembangunan yang merata, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” katanya.
Fraksi DKS mengharapkan bahwa pembahasan 12 raperda ini tidak hanya menghasilkan regulasi yang kuat secara hukum, tetapi dapat memberikan jawaban terkait kebutuhan pembangunan di Balangan.
Kalimantanlive.com/Kamil
