PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai perdebatan.
Wacana ini, muncul pertama kali dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kemudian disambut Presiden RI, Prabowo Subianto. Sehingga memunculkan perdebatan dari berbagai kalangan di daerah.
Betapa tidak, pelaksanaan pemilu langsung oleh rakyat sudah berjalan sejak masa reformasi digulirkan hingga saat ini.
Munculnya kembali, Pilkada dikembalikan ke DPRD tersebut didasarkan pada sejumlah alasan, diantaranya, efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan.
Namun, disisi lain, banyak pihak menilai perubahan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi praktik politik transaksional.
Polemik ini menuntut kajian mendalam untuk memastikan bahwa sistem pilkada yang diterapkan mampu mencerminkan prinsip demokrasi serta menjamin kepentingan rakyat secara luas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi saat dimintai tanggapannya, Senin (12/1/2026) mengungkapkan, secara pribadi, dirinya lebih ingin pemilihan tersebut tetap dilaksanakan secara langsung sesuai dengan semangat reformasi 1998.
“Secara pribadi, pemilihan langsung, ini merupakan perjuangan kita dalam tahun 1998 silam. Saat itu, kita ingin ada perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi,’ ujarnya saat dibincangi di ruang kerjanya di DPRD Kalteng.
Pemilihan secara langsung tersebut, atas aspirasi demo-demo pada tahun 1998 saat itu, sehingga terjadi perubahan dari pemilihan di dewan ke pemilihan umum secara langsung oleh rakyat sampai sekarang.
Namun, lanjut Sekretaris Partai Demokrat Kalteng ini, jika nantinya kebijakan DPP Partai Demokrat sepakat atau mendukung wacana pemilihan lewat DPRD maka dia akan ikut ketentuan pusat.” Mau tak mau, sebagai fungsionaris partai saya akan taat pada kebijakan DPP Partai Demokrat,” ungkapnya.
Ditegaskannya, sebagai kader Partai Demokrat dia tentu harus tetap loyal pada keputusan DPP Partai Demokrat tersebut.” Sebenarnya semua sistem pemilu itu, ada untung dan ruginya. Sama saja dengan pembangunan pasti ada yang prokontra,” ujarnya.
