Presiden menyebut peresmian Sekolah Rakyat sebagai langkah berani dan terobosan penting dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah sulit dijangkau.
Ia mengingatkan kembali tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
“Melindungi berarti melindungi dari kelaparan, kemiskinan, penderitaan dan penyakit. Inilah esensi dari bernegara,” tandasnya.
Disisi lain, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, melaporkan 166 sekolah rakyat yang diresmikan tersebar di 131 kabupaten/kota. Seluruhnya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
”Anak-anak yang masuk sekolah rakyat, kebanyakan datang dari kondisi yang rentan. 60 persen orang tua mereka berkerja sebagai buruh harian lepas, kuliv bangunan, buruh tani, dll. Mereka umumnya berpenghasilan tidak tetap, bahkan 67 persen berpenghasilan di bawah Rp 1 juta perbulan. Dan 65 persen memiliki tanggungan keluarga diatas 4 orang,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Diungkap Mensos, 4.454 siswa sekolah rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan. 298 siswa sekolah rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah dan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja diusia yang sangat muda.
”Kami juga menemukan kenyataan yang lebih sunyi, banyak siswa berasal dari orang tua tunggal, bahkan dengan mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.
