TEHERAN, KALIMANTANLIVE.COM – Situasi di Iran terus memburuk secara dramatis. Aksi protes rakyat yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang kian terpuruk telah berubah menjadi bentrokan besar-besaran yang menelan korban jiwa hingga lebih dari 2 ribu orang. Angka ini dilaporkan oleh pejabat pemerintah Iran yang tidak diungkap identitasnya, dengan menyebut para demonstran sebagai “teroris” yang memicu kekerasan.
Protes besar ini bermula pada 28 Desember 2025 di area Grand Bazaar Teheran, ketika warga turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi setelah nilai mata uang Rial Iran anjlok tajam. Dari sana, gelombang demonstrasi meluas ke berbagai kota dan berkembang menjadi gerakan menentang rezim teokratis yang telah berkuasa sejak Revolusi Iran 1979.
# Baca Juga :Revolusi Herdman: “Brotherhood” Senjata Rahasia Timnas Indonesia Menuju Kebangkitan
# Baca Juga :Emas Antam Pegadaian Melejit! Harga Terbaru 14 Januari 2026 Naik Serentak, Investor Wajib Simak
# Baca Juga :Tragedi Mengerikan! Crane Raksasa Roboh Hantam Kereta di Thailand, 22 Penumpang Tewas Seketika
# Baca Juga :PPDS Unsri Dibekukan Usai Skandal Bullying: Junior Dipaksa Biayai Gaya Hidup Mewah Senior Hingga Nyaris Bunuh Diri
Alih-alih mereda, aksi demonstrasi justru semakin intens dengan meningkatnya kekerasan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan aparat keamanan Iran terhadap para demonstran. Dalam pernyataan yang dibacakan juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence, dikatakan bahwa “siklus kekerasan yang mengerikan ini tidak boleh berlanjut” serta menegaskan bahwa tuntutan rakyat Iran untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar.
Tak hanya itu, situasi keamanan yang memanas memicu peringatan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada warganya yang berada di Iran. Kedutaan Besar virtual AS bahkan meminta warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran, tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah AS. Pernyataan itu dikeluarkan di tengah pertimbangan Presiden AS Donald Trump atas langkah-langkah kebijakan terhadap Iran.
Selain AS, sejumlah staf non-esensial dari Kedutaan Besar Prancis di Teheran juga telah meninggalkan Iran menyusul meluasnya kerusuhan dan demonstrasi anti-pemerintah.
Krisis yang terus memuncak ini menunjukkan eskalasi ketidakpuasan publik Iran terhadap pemerintahan teokratis yang makin dalam, serta meningkatnya tekanan internasional terhadap cara otoritas Iran menangani demonstrasi.
(kalimantanlive.com/berbagai sumber)
editor : TRI
