JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Skandal perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kembali mengguncang dunia pendidikan kedokteran Indonesia. Kali ini, kasus mencuat dari Universitas Sriwijaya (Unsri), setelah seorang peserta junior dilaporkan mengalami tekanan berat hingga sempat mencoba mengakhiri hidupnya.
Menanggapi kasus tersebut, Menteri Kesehatan menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa praktik bullying di lingkungan PPDS bukan lagi persoalan individu, melainkan sudah bersifat sistemik dan berulang.
# Baca Juga :Pemkab Tanah Bumbu Gelar Sosialisasi Pencegahan Bullying dan Kekerasan pada Anak di Mantewe
# Baca Juga :Pelaku Bullying Bakal Gagal Masuk Kampus Top Meski Nilai Langit, 45 Calon Mahasiswa Sudah Tersingkir!
# Baca Juga :Tragedi Bullying Mengguncang Tangerang Selatan, Presiden Prabowo Desak Penanganan Cepat dan Tuntas
# Baca Juga :Korea Selatan Terapkan Aturan Baru: Riwayat Bullying Jadi Penentu Lolos-Tidaknya Masuk Universitas Mulai 2026
Sebagai langkah tegas, Kementerian Kesehatan langsung menghentikan sementara operasional program PPDS mata Unsri yang berjalan di RS Mohammad Hoesin Palembang. Kebijakan ini diambil untuk mencegah korban baru sekaligus memaksa pihak institusi melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya juga terjadi di Undip, dan sekarang terulang lagi di Palembang. Kita sudah berulang kali mengingatkan agar praktik seperti ini dihentikan,” ujar Menkes saat ditemui di Depok, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, penghentian sementara prodi merupakan bentuk peringatan keras agar fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan benar-benar membersihkan budaya toxic yang telah mengakar.
“Kami minta ada komitmen nyata dari fakultas dan rumah sakit. Praktik-praktik yang tidak manusiawi ini harus dihentikan total,” tegasnya.
Lebih memprihatinkan, salah satu bentuk perundungan yang dialami junior PPDS adalah kewajiban membiayai kebutuhan pribadi senior, mulai dari hiburan, transportasi, hingga berbagai acara. Biaya yang harus ditanggung korban disebut bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Uangnya dipakai untuk macam-macam, dari bensin sampai entertain senior. Itu tidak pantas dan sangat memberatkan. Nominalnya bisa miliaran per tahun,” ungkap Menkes.
