Menurutnya, meskipun Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang besar, mekanisme pengawasan yang ketat tetap dapat menjaga kualitas demokrasi.
“Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, tetapi dengan pengawasan dari KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum, diharapkan pelaksanaannya tetap berjalan demokratis. Tidak ada jaminan pula bahwa Pilkada melalui DPRD sepenuhnya terbebas dari praktik politik uang,” tegasnya.
BACA JUGA: Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Demo di DPRD Kalsel Sempat Diwarnai Kericuhan
Terkait jalannya penyampaian aspirasi, Rosehan mengapresiasi peran aparat kepolisian, Satpol PP, serta rekan-rekan media dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ia mengakui, pada awal kegiatan sempat terjadi ketegangan, namun situasi dapat diredam melalui komunikasi yang baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian, Satpol PP, dan rekan-rekan media. Meski awalnya sempat kurang kondusif, setelah dilakukan komunikasi dan pertemuan, situasi dapat berjalan tertib dan kondusif,” pungkasnya.
Sumber: DPRD Kalsel
