“Ini merupakan komitmen nyata seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ucapnya.
Menurutnya, penetapan ini didasarkan dalam berbagai pertimbangan, termasuk peran strategis perangkat daerah tersebut dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Saya berharap penetapan ini dapat dimaknai sebagai kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar untuk menjadi contoh dan teladan bagi perangkat daerah lainnya,” ujar Abu.
Diharapkannya, seluruh pimpinan dan jajaran yang mengikuti sosialisasi ini bisa memahami secara utuh konsep, tahapan serta indikator pembangunan zona integritas.
“Lebih dari itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja, dari yang biasa menjadi luar biasa, dari sekadar menjalankan tugas menjadi melayani dengan sepenuh hati,” harapnya.
Kalimantanlive.com/ A Hidayat
