“Sangat miris, guru yang sudah puluhan tahun mengabdi digaji Rp 300.000–Rp 400.000. Sementara sopir program MBG yang masuk ke sekolah justru lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.
“Bagaimana keberpihakan presiden dan menteri pendidikan terhadap kondisi dunia pendidikan yang morat-marit ini?” lanjut Ubaid.
Menurut JPPI, pemerintah saat ini dinilai lebih memprioritaskan kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan target seluruh siswa Indonesia, dibanding menyelesaikan persoalan mendasar berupa kesejahteraan guru.
Dorongan Reformasi Kebijakan Guru
Para pengamat sepakat bahwa tanpa perbaikan signifikan pada kesejahteraan guru, kualitas pendidikan nasional akan sulit meningkat secara berkelanjutan.
Pembentukan badan khusus kesejahteraan guru dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang agar tenaga pendidik memperoleh kepastian penghasilan yang layak dan setara di seluruh Indonesia.
(kalimantanlive.com/sumber lainnya)
editor : TRI
