BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan dan sektor produktif lokal melalui penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi BPR se-Kalsel di Banjarmasin, Selasa (20/1/2026).
Sambutan gubernur dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin. Gubernur menekankan pentingnya peran BPR sebagai penopang ekonomi daerah, di tengah tantangan industri perbankan yang kian kompleks, mulai dari persaingan ketat hingga tuntutan penguatan permodalan dan tata kelola.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Dorong GEKRAB Banua Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kreatif Daerah
Menurutnya, transformasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi harus dijalankan secara disiplin oleh BPR. FGD ini juga dinilai strategis untuk menyikapi Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 terkait penguatan kelembagaan dan konsolidasi BPR dalam satu wilayah kepemilikan.
Gubernur optimistis BPR yang kuat dan sehat mampu bersaing dengan bank umum, meningkatkan pelayanan keuangan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi regional.
Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyebutkan, saat ini terdapat delapan BPR milik pemerintah daerah di Kalsel yang pendanaannya bersumber dari Bank Kalsel. Menurutnya, konsolidasi diperlukan, termasuk untuk pemenuhan permodalan, dan wacana merger BPR disambut positif.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo menyampaikan bahwa permodalan BPR milik pemerintah daerah di Kalsel secara umum berada pada level memadai, tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum di atas 30 persen. Meski demikian, ia menegaskan masih ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Sumber: Wartawasaka
