BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan dan sektor-sektor produktif lokal melalui penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi BPR se-Kalimantan Selatan yang digelar beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan dan Doa untuk Warga Terdampak Banjir Desa Tebing Rimbah Batola
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo dan Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin.
Syarifuddin menyatakan, FGD konsolidasi memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Namun, ia mengingatkan industri perbankan menghadapi tantangan semakin kompleks, mulai dari persaingan sektor keuangan, tuntutan penguatan permodalan, hingga penerapan tata kelola yang lebih ketat.
“Transformasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh BPR,” ujar Syarifuddin di Banjarmasin, Selasa (20/1/2026).
Ia menambahkan, FGD tersebut juga penting dalam menyikapi Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 yang menegaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan BPR, termasuk ketentuan konsolidasi bagi BPR dengan pemegang saham yang sama dalam satu wilayah.
