PALANGKA RAYA, Kalimantanlive.com – Wacana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada lewat DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat, hingga, Selasa (27/1/2026) terus jadi perbincangan.
Meskipun terkait wacana Pilkada lewat DPRD tersebut mulai terjadi protes diberbagai daerah. Karena pemilihan lewat DPRD konsekwensinya rakyat tidak lagi bisa memilih secara langsung figur yang dijagokan.
Pasalnya, Pilkada lewat DPRD maka penyelenggaraan pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.
Terkait wacana Pilkada lewat DPRD ini, mendapat tanggpan dari Anggota DPRD Kalteng Komisi II, Sutik.
Anggota DPRD Kalteng daerah pemilihan Kotim dan Seruyan ini, mengungkapkan, Pilkada langsung dan Pilkada lewat DPRD ada kekurangan dan kelebihan, masing-masing.
Menurut Kader Partai Gerindra ini, Pilkada secara langsung selama ini banyak makan biaya untuk penyelenggaraanya.
Bukan hanya itu, Pilkada langsung juga kerap terjadi biaya tinggi untuk masing-masing paslon, dan rawan terjadi jual-beli suara di kalangan masyarakat atau calon pemilih.
” Saya contohkan Pilkada di Kotim yang lalu dilaksanakan secara langsung menghabiskan anggaran daerah mencapai Rp40 miliar tentu biaya yang dikeluarkan cukup besar” ujarnya.
Anggaran tersebut, lanjut Sutik, jika pelaksanaan Pilkada lewat DPRD lebih murah, sehingga dananya sangat berguna untuk membangun jalan-jalan di gang atau jalan kawasan permukiman.
“Anggaran Rp40 miliar itu jika dipakai untuk membangun jalan dalam gang akan sangat bermanfaat untuk warga kita di Sampit,” ujarnya.
