Audiensi tersebut juga membahas tindak lanjut hasil evaluasi Program Sekolah Rakyat Triwulan IV oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu rekomendasi penting adalah penerbitan Surat Ketetapan Pinjam Pakai Bangunan dari Pemprov Kalsel kepada Kementerian Sosial.
“Kami masih menunggu surat permohonan pinjam pakai bangunan dari Kementerian Sosial agar proses administrasi dapat segera ditindaklanjuti,” jelas Farhanie.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Perbaikan TPA Pasca Sanksi KLH
Selain itu, Dinsos Kalsel menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah yang memerlukan pemenuhan dokumen Readiness Criteria (RC), termasuk persetujuan pinjam pakai atau hibah lahan.
Lokasi yang diusulkan berada satu kawasan dengan bangunan eks IPWL yang direncanakan akan dihibahkan kepada Pemprov Kalsel.
Pada kesempatan tersebut, Farhanie juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia sosial, khususnya kebutuhan Pekerja Sosial (Peksos) di panti-panti sosial.
“Jumlah Peksos masih terbatas, sementara beban layanan cukup besar. Kami berharap ada penguatan kebijakan dan penambahan jabatan Peksos agar pelayanan dan rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel
