\BANJARBARU, Kalimantanlive.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional pada tahun anggaran 2026.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Banjarbaru, Adi Maulana, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 Pemkot Banjarbaru mengalami efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Efisiensi tersebut berdampak pada hampir seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR.
BACA JUGA: Banjarbaru Kembali Raih Prestasi Nasional, Cakupan Jaminan Kesehatan Warga Capai 95 Persen
“Efisiensi anggaran mencapai sekitar 54 persen dari total pagu sebelumnya. Total anggaran Dinas PUPR Kota Banjarbaru pada tahun 2026 tersisa sekitar Rp117 miliar, termasuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional lainnya,” jelas Adi Maulana.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas PUPR. Penyesuaian dilakukan melalui perencanaan yang lebih selektif dan terukur, dengan tetap mengacu pada program prioritas Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Menurut Adi, dari total anggaran yang tersedia, porsi yang benar-benar dapat dialokasikan untuk pekerjaan fisik harus dimanfaatkan secara optimal.
Oleh karena itu, Dinas PUPR memfokuskan anggaran pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Sesuai arahan Ibu Wali Kota, kami memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Untuk Bidang Bina Marga, fokus utama diarahkan pada penanganan jalan-jalan lingkungan yang menjadi akses utama warga di kawasan permukiman,” ungkapnya.
