BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, dan pertukaran gagasan antar pengelola pendapatan daerah dalam upaya memperkuat kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) FKPPD di Banjarmasin, Jumat (30/1/2026).
BACA JUGA: Tingkatkan Integritas ASN, Pemprov Kalsel Gelar Pelatihan Integritas dan Pengadaan Barang/Jasa
Miftahul Chair menegaskan bahwa pengelolaan pendapatan daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Kemandirian fiskal yang kuat akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin kompleks, mulai dari dinamika regulasi, perkembangan teknologi digital, hingga tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, adaptif, dan kolaboratif.
“FKPPD bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga sarana menyamakan persepsi dalam penerapan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
