BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi melalui sinergi kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Banjarmasin, Kamis (29/1/2026).
BACA JUGA: Tingkatkan Integritas ASN, Pemprov Kalsel Gelar Pelatihan Integritas dan Pengadaan Barang/Jasa
Rakornis mengusung tema “Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.”
Miftahul Chair menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Transmigrasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menegaskan bahwa forum Rakornis diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah konkret dalam penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan pengembangan kawasan transmigrasi agar tumbuh menjadi kawasan produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Angkatan Kerja Kalimantan Selatan Agustus 2025, jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 2,25 juta orang, dengan sekitar 2,15 juta di antaranya telah bekerja.
Tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 69,6 persen, yang menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.
