KOTABARU, Kalimantanlive.com – Keinginan Pemerintah Daerah Kotabaru mengerjasamakan pengelolaan Pelabuhan Panjang Kotabaru yang masih tercatat sebagai aset PT Pelindo bakal tak berjalan mulus.
Keinginan pengerjasamaan pengelolaan Pelabuhan Panjang, sebelumnua beberapa hari lalu anggota DPRD Kotabaru melakukan kunjungan ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Baca Juga : Kunjungi PT Pelindo, Ketua DPRD Bahas Soal ‘Nasib’ Pelabuhan Panjang Kotabaru
Menjadi kendala pengerjaan pengelolaan, sebab aset milik PT Pelindo. Sementara ada keinginan Pemerintah Daerah Kotabaru merevitalisasi konstruksi bangunan Pelabuhan Panjang lantaran kondisinya perlu mendapat perhatian.
Kepala Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Kotabaru, Muhammad Ali mengungkapkan terkait hal ini pihaknya sudah melakukan pembahasan secara komprehensif.
Baca Juga : Pelajari Cara Kerjasama Pengelolaan Aset Pelabuhan, Anggota DPRD Kotabaru Kunker ke Kabupaten Kapuas
Soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika pengelolaan Pelabuhan Panjang dikerjasamakan, sambung Ali, belum bisa dipastikan karena masih dilakukan hitung-hitungan.
Terlebih dikarenakan ada konsensi Kementerian Perhubungan ke pihak PT Pelindo, mengenai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.
“Pungutan itu kan masuk PNBP juga,” jelas Ali kepada Kalimantanlive.com di ruang kerjanya, Rabu (4/02/2026).
