Lanjut Ali, pun terkait rencana pengerjasamaan pengelolaan Pelabuhan Panjang, pihaknya tidak beridiri sendiri, tetapi melibatkan tim.
Antara lain Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum di Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait pencatatan aset.
“Terkait tim, eksekutif rapat yang dipimpin Pak Sekda, masukan dari BPKAD kalau itu (Pelabuhan Panjang) dengan pola kerjasama kita terbenturnya di aset. Sebab, kita membangun di aset milik orang lain. Itu yang membuat kesulitan,” katanya.
Sementara ada keinginan Pemerintah Daerah merevitalisasi Pelabuhan Panjang.
Kalimantanlive.com/Ger
Editor : Elpian
