PARINGIN, Kalimantanlive.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali memicu perdebatan publik. Isu ini bahkan disebut mendapat dukungan Presiden RI, sehingga ramai diperbincangkan di berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.
Topik tersebut dibedah dalam seminar kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fraksi Literasi Muda, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) di aula Kampus Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM), Rabu (4/2/2026).
Puluhan mahasiswa memenuhi ruangan diskusi bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD”. Mereka aktif menyimak sekaligus menyampaikan pandangan terkait dampak perubahan sistem pemilihan terhadap kualitas demokrasi di daerah.
Ketua Fraksi Literasi Muda sekaligus pengurus HIMAKOM, Muhammad Halim Ihsan menjelaskan seminar digelar untuk membuka ruang dialog yang lebih kritis, khususnya bagi generasi muda.
“Kami ingin membuka ruang dialog agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami isu ini secara utuh dan tidak hanya menerima narasi dari elite politik,” ujarnya.
Sejumlah narasumber pun menyampaikan pandangan berbeda. Pengamat politik Banua, Kadarisman, menilai mekanisme pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.
Menurutnya, pilkada langsung selama ini memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas.
“Ketika pemilihan dikembalikan ke DPRD, kontrol publik menjadi terbatas dan potensi transaksi politik semakin besar,” katanya.
