Hal senada disampaikan Ketua BEM UNIVSM, Abdullah. Ia menilai kekurangan dalam pilkada langsung seharusnya diperbaiki melalui pengawasan, bukan dengan menghilangkan hak memilih.
“Pilkada langsung memang belum sempurna, tetapi solusinya adalah memperbaiki sistem pengawasan, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
BACA JUGA: Siapkan Lulusan Berkompeten, Prodi Teknik Sipil UNIVSM Jalin Kerja Sama Strategis
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol Balangan yang akrab disapa Bang Donald mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
Namun, ia menegaskan setiap kebijakan tetap harus menjunjung prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi.
“Perdebatan ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat partai politik, etika politik, serta pendidikan demokrasi,” ujarnya.
Kalimantanlive.com/Kamil
