Lebih lanjut, Farid menilai keberadaan Plt dalam jumlah cukup banyak tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai persoalan manajemen, melainkan bagian dari dinamika birokrasi yang bersifat alamiah.
Menurutnya, pada tahun 2026 terdapat sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalteng yang memasuki masa purna tugas secara bersamaan, sehingga menimbulkan kekosongan jabatan.
BACA JUGA: Pemprov Kalteng dan Kemenhut Perkuat Sinergi Cegah Karhutla untuk Hutan Berkelanjutan
“Faktor utamanya adalah siklus birokrasi. Ada beberapa pejabat eselon II yang pensiun dalam waktu berdekatan, sehingga perlu solusi transisi,” jelasnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kalteng memilih strategi menunjuk Plt terlebih dahulu sebelum melakukan seleksi terbuka secara serentak. Strategi ini dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dan waktu.
“Daripada melantik pejabat definitif satu per satu, lebih efisien menunjuk Plt terlebih dahulu lalu melakukan seleksi terbuka secara bersamaan. Ini memungkinkan kepala daerah menyusun tim kerja yang solid dan selaras secara visi,” ujarnya.
Farid mengungkapkan, seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kalteng dalam waktu dekat dikabarkan akan segera dilaksanakan guna mengakhiri masa transisi Plt dan memperkuat stabilitas birokrasi daerah.
Sumber: Kaltengpos
