Selain urusan aset, terobosan Rusli yang paling dirasakan dampaknya adalah skema bantuan beasiswa. Mengingat kewenangan pendidikan tinggi berada di tangan pemerintah pusat, Pemkab Kotabaru melakukan “solusi cerdas” dengan menyalurkan bantuan melalui pos bantuan sosial pendidikan.
Sementara Ketua STID Darul Ulum, Dr Muhammad Zaim mencatat lompatan signifikan pada alokasi anggaran untuk perguruan tinggi.
Di tahun 2025 lanjut Zaim, alokasi hanya Rp500 juta. Namun di tahun 2026, nail signifikan yaitu Rp2 miliar per perguruan tinggi.
“Prinsipnya, pemerintah daerah bukan membantu institusinya, melainkan membantu masyarakat agar bisa kuliah. Ini adalah investasi SDM yang nyata,” tegas perwakilan Politeknik Kotabaru, Mohamad Erfan.
Bagi Forum PTS, visi “Kotabaru Hebat” mustahil tercapai tanpa ketersediaan sarjana yang kompetitif. Dukungan finansial dan kemudahan administratif yang diberikan Pemkab saat ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga kerja lokal yang mumpuni di Bumi Saijaan.
Dengan diraihnya Antasari Award 2026, H Muhammad Rusli dianggap telah meletakkan standar baru bagi kepala daerah di Kalimantan Selatan dalam hal keberpihakan pada pendidikan tinggi di daerah.
Kalimantanlive.com/Ger
Editor : Elpian
