JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah mematangkan persiapan mudik Lebaran 2026 dengan memperkuat sinergi lintas sektor agar perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terkendali.
Sejumlah kebijakan strategis disiapkan, mulai dari penyesuaian libur sekolah, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga mitigasi potensi bencana seperti banjir dan longsor.
# Baca Juga :BURUAN DAFTAR! Mudik Gratis Lebaran 2026 Resmi Dibuka, Ini 6 Program, Jadwal, dan Cara Ikutnya
# Baca Juga :Kakorlantas Gelar Operasi Keselamatan 2026 Jelang Mudik Lebaran, Balap Liar hingga Bus Travel Jadi Sasaran
# Baca Juga :Progres Tol IKN Tembus 80 Persen! Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2026? Ini Jawaban Pemerintah
# Baca Juga :Kemenhub Sediakan 70 Bus Gratis untuk Mudik Natal–Tahun Baru, Kuota Puluhan Ribu Pemudik!
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, persiapan Idul Fitri 1447 Hijriah mencakup kesiapan rumah ibadah, stabilitas harga pangan terutama bahan pokok, serta dukungan infrastruktur dan moda transportasi nasional.
Menurutnya, libur nasional dan cuti bersama Lebaran harus dipahami sebagai rangkaian perayaan keagamaan yang berdampak pada mobilitas masyarakat secara besar-besaran, termasuk arus mudik, pergerakan transportasi, hingga aktivitas pariwisata.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun 2026 diperkirakan mencapai 144 juta orang, sedikit menurun dibanding 2025 yang mencapai 146 juta orang.
Pemerintah menilai layanan terpadu dari hulu hingga hilir harus dipastikan berjalan optimal agar pergerakan masyarakat tetap aman dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan. Dukungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara juga terus diperkuat melalui integrasi data, penguatan posko terpadu, dan layanan publik yang inklusif.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan Saat Libur Lebaran
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, menegaskan rapat koordinasi menjadi momentum penting memastikan layanan publik tetap terjaga selama periode Lebaran 1447 H/2026.
Melalui kebijakan penyesuaian tugas kedinasan ASN, mobilitas masyarakat diharapkan lebih terkendali tanpa mengganggu kualitas pelayanan pemerintahan.
