Ia menilai, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi penting untuk diterapkan di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, kami mendapat banyak masukan dari anggota dewan di DKI Jakarta mengenai proses reaktivasi PBI BPJS. Mudah-mudahan langkah yang sama dapat kami dorong di Kalimantan Selatan agar masyarakat kurang mampu tidak lagi terkendala dalam memperoleh layanan kesehatan,” ujarnya.
BACA JUGA: DPRD Kalsel Minta Penanganan Banjir Jadi Prioritas dalam RKPD Kalsel Tahun 2027
Meski memahami bahwa penonaktifan dilakukan dalam rangka pemutakhiran data, Politisi Partai Gerindra itu berharap pendataan ulang benar-benar akurat dan menyentuh masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga 5. Ia menilai masih terdapat warga yang layak menerima bantuan, namun belum terakomodasi dalam data terbaru.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kalsel berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas terkait untuk mendorong proses reaktivasi kepesertaan BPJS yang telah dinonaktifkan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan.
Sumber: DPRD Kalsel
