“Saya contohkan kerjasamanya 1000 ha, lalu dibagi dua yakni 500 ha dikelola perusahaan dan 500 ha lainnya diberikan ke masyarakat untuk sisa hasil kebun atau SHK-nya.
“KSO perusahaan dan warga yang kami tangani ini berbeda dengan KSO yang diterapkan di perusahaan lain. Yakni ada perusahaan lalu ada lahan masyarakat, itu bedanya,” terangnya. (*)
Kalimantanlive.com / pathrur
EDITOR : Pathrurrachman
