“Di sini dipertemukan sudut pandang antara satu dengan yang lain untuk bisa sama-sama berada dalam komando pemerintah,” terangnya.
Meski demikian, Wamenag menegaskan bahwa keputusan sidang isbat tidak dimaksudkan untuk memaksakan keseragaman mutlak, mengingat perbedaan dalam persoalan ijtihadi adalah sesuatu yang wajar.
“Kalau masih ada perbedaan setelah dipertemukan, maka kita harus saling menghormati dan saling menghargai,” katanya.
Ia berharap, semangat silaturahmi yang terbangun melalui sidang isbat dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan dialog di luar forum resmi.
“Tidak ada pertemuan yang lebih tinggi selain sidang isbat dalam menyamakan pandangan kapan kita mulai Ramadan,” pungkasnya. (Kemenag RI)
Kalimantanlive.com/Ilham
