BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penguatan kualitas pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Kerja IDI yang bertujuan memastikan data demokrasi lebih akurat dan komprehensif.
FGD dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan, Adi Santoso. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengukuran IDI yang objektif dan berbasis data tervalidasi, sehingga mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi tersebut secara nyata.
BACA JUGA: BKOW dan Pemprov Kalsel Siapkan Pasar Rakyat Jelang Ramadan di Banjarmasin
“Pelaksanaan FGD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan kondisi riil di Kalimantan Selatan. Kita tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga memperkuatnya dengan pendalaman kualitatif agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat,” ujar Adi Santoso.
Adi Santoso menambahkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif berbagai pihak. Proses verifikasi melalui FGD menjadi strategis untuk menyempurnakan data dan indikator IDI, sekaligus menangkap informasi yang belum tercatat dalam dokumen resmi maupun media.
Dalam pelaksanaannya, IDI menggunakan metode triangulasi yang menggabungkan penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui review surat kabar dan dokumen resmi, sementara FGD digunakan untuk menggali pendapat dan penilaian partisipan serta konteks dari kasus atau informasi yang telah dihimpun.
FGD juga menjadi sarana penting untuk memperoleh data kualitatif pada indikator yang belum terakomodasi dalam dokumen atau media, termasuk aspek kebebasan masyarakat. Hal ini mencakup kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, berkeyakinan, hak memilih dan dipilih, pemenuhan hak pekerja, serta kebebasan pers.
Kegiatan ini melibatkan peserta yang dianggap memahami dinamika dan peristiwa yang berkaitan dengan indikator IDI di Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah melakukan verifikasi data sekaligus menangkap informasi tambahan mengenai perkembangan demokrasi di daerah.
Dengan pelaksanaan FGD ini, pengukuran IDI di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin mencerminkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat, responsif, dan berbasis bukti nyata.
Sumber: MC Kalsel
