BANJARBARU, Kalimantanlive.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (20/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi program pemerintah pusat di daerah.
Rombongan Komisi IX dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Muhammad Yahya Zaini. Kehadiran mereka di Kalimantan Selatan bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program-program di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga, serta pengawasan terhadap keamanan dan kesehatan pangan.
BACA JUGA: Sekdaprov Kalsel Serukan Harmoni dan Kekhusyukan Jelang Ramadan 1447 H
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, momentum reses ini memperkuat sinergi dan hubungan kelembagaan antara Pemprov Kalsel dan DPR RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Disampaikan pula bahwa kolaborasi dan komunikasi yang transparan antara pemerintah daerah dan legislatif sangat penting demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kalsel menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Banua.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX menggali informasi terkait realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD, termasuk efektivitas alokasi anggaran. Selain itu, turut dipetakan berbagai persoalan masyarakat serta monitoring terhadap pelaksanaan program instansi dan badan mitra kerja Komisi IX di Kalsel.
Usai rapat, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung tertib, interaktif, dan produktif. Ia menyoroti masih rendahnya sejumlah indikator ketenagakerjaan di Kalsel, sehingga diperlukan penguatan pendidikan vokasi secara intensif melalui UPTP BLK milik pemerintah pusat maupun UPTD di daerah.
Selain isu ketenagakerjaan, pembahasan juga menyinggung perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan di Kalimantan Selatan. Namun demikian, terdapat satu kasus penolakan terhadap pelaksanaan MBG yang menjadi perhatian khusus.
