Keempat, pembelian kendaraan listrik sejalan dengan kebijakan nasional transisi energi dan komitmen pemerintah terhadap pengurangan emisi karbon. Kaltim sebagai provinsi yang menjadi sorotan dunia dalam konteks lingkungan hidup justru seharusnya bangga bahwa kepala daerahnya memimpin dengan contoh nyata penggunaan energi bersih.
“Kalau kita hitung dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, biaya operasional dan perawatan kendaraan listrik ini sudah menghemat miliaran rupiah dibanding jika membeli kendaraan konvensional dengan harga yang sama. Jadi pertanyaannya bukan ‘mengapa mahal’, tapi ‘mengapa tidak dari dulu?’,” ujar Decky dengan nada tegas.
Decky juga mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan dinas kepala daerah tunduk pada regulasi yang ketat. Ada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada proses verifikasi anggaran, dan ada mekanisme pengawasan dari DPRD serta aparat pengawas internal.
“Kalau prosesnya sudah melalui mekanisme yang benar, dianggarkan secara resmi, disetujui oleh lembaga yang berwenang, lalu apa yang menjadi masalah? Kita tidak bisa menghakimi hanya berdasarkan angka yang terlihat besar di permukaan tanpa memahami konteks dan prosedurnya,” katanya.
Ia membandingkan dengan kondisi kendaraan dinas lama yang sudah tidak memenuhi standar kelaikan operasional dan keselamatan.
“Terus mempaksakan penggunaan kendaraan tua yang rawan mogok dan tidak aman bagi kepala daerah, apakah itu yang disebut hemat? Atau itu justru bentuk kelalaian yang seharusnya dikritik?,” tuturnya.
