Keduanya memberikan perspektif strategis terkait sinergi ekosistem keuangan, pengendalian inflasi, serta optimalisasi penyaluran dana pusat di daerah melalui penguatan fungsi TPAKD. Diskusi ini juga turut diikuti oleh Ariadi Noor dan Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Eddy Elminsyah Jaya yang memberikan tanggapan mengenai dukungan penuh Pemerintah Provinsi dalam memperkuat keberlanjutan program-program TPAKD di Kalimantan Selatan.
Optimalisasi TPAKD Kalsel dan Evaluasi Capaian 2025 Sejalan dengan berbagai dukungan tersebut, dari sisi kelembagaan daerah, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yudia Ramli, menekankan peran sentral TPAKD dalam mendorong perekonomian daerah.
BACA JUGA: OJK Bidik 32 Influencer dalam Kasus Saham Gorengan
Pemerintah daerah didorong untuk aktif memberikan dukungan, baik dari sisi kelembagaan maupun memastikan alokasi APBD yang memadai guna menyukseskan program percepatan akses keuangan.
Lebih lanjut terkait pelaksanaan di daerah, Kepala Divisi Asisten Direktur Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, TPAKD se-Kalimantan Selatan telah menorehkan capaian positif.
Capaian tersebut di antaranya adalah penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp5,5 miliar kepada 781 debitur, pembukaan 51.295 rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), dan pelaksanaan dan 267 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan, termasuk 12 kegiatan bertema Pasar Modal.
