Ia menambahkan, produksi dalam negeri memiliki efek berganda karena sekitar 60–70 persen biaya produksi akan berputar di ekonomi domestik, mulai dari lini perakitan hingga manufaktur komponen tier 1, tier 2, dan tier 3.
“Menyerahkan kontrak Rp 24,66 triliun ke luar negeri berarti kita sedang mengekspor lapangan kerja ke India, di saat jutaan tenaga kerja terampil kita di Bekasi, Karawang, dan wilayah lainnya membutuhkan kepastian kerja,” tegasnya.
Soal Spesifikasi 4×4, Minta Kajian Transparan
Terkait kebutuhan kendaraan 4×4 untuk operasional desa, Hari meminta kajian dilakukan secara transparan. Ia menilai kendaraan 4×2 produksi lokal selama ini telah terbukti mampu melayani distribusi logistik desa di berbagai kondisi medan.
Dari sisi harga dan layanan purna jual, industri nasional juga dinilai lebih kompetitif. Jaringan servis dan distribusi suku cadang sudah tersebar luas, sesuatu yang dinilai sulit diwujudkan secara instan oleh merek impor dalam jumlah besar.
Selain itu, waktu pengiriman kendaraan produksi lokal disebut lebih cepat dibandingkan unit impor.
Desak Pemerintah Tinjau Ulang
IATO mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Organisasi tersebut menyarankan agar pengadaan 105.000 unit pikap untuk program KDKMP dialihkan ke industri otomotif nasional guna menjaga keberlanjutan industri serta memperkuat kemandirian sektor strategis.
IATO juga mendukung pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menegaskan bahwa kebutuhan pikap dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, sehingga manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat dinikmati secara optimal di Indonesia.
Menurut Hari, pengalihan pengadaan ke produsen lokal justru akan meningkatkan utilisasi pabrik, mendorong efisiensi biaya produksi, mempercepat waktu pengerjaan, serta memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah persaingan global.
(kalimantanlive.com/sumber lainnya)
editor : TRI
