PALANGKA RAYA, Kalimantanlive.com – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh dikorbankan meski anggaran daerah sedang tertekan. Pernyataan ini disampaikan saat acara Launching Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Palangka Raya, Jumat (20/2/2026).
Gubernur menanggapi kebijakan beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang mengurangi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menghambat akses warga terhadap layanan kesehatan yang layak, terutama bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada perlindungan pemerintah.
BACA JUGA: Gubernur Kalteng Siapkan Rotasi Besar-besaran Pejabat Pemprov, Sekda Dipastikan Diganti
“Saya melihat masih ada kabupaten dan kota yang mengurangi kepesertaan BPJS. Hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Saya minta kepesertaan yang sudah dinonaktifkan segera dikembalikan, karena urusan kesehatan adalah prioritas,” tegas Agustiar Sabran.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pengurangan kepesertaan justru akan menambah beban masyarakat dan berisiko menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari. Dampaknya paling dirasakan oleh warga kurang mampu dan kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Kalteng menanggung iuran kepesertaan melalui skema BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, Pemprov Kalteng membiayai iuran untuk 611.322 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) serta 48.450 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Selain pembiayaan, Pemprov Kalteng juga mengintensifkan layanan promotif dan preventif melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Hingga saat ini, 18.214 warga telah memanfaatkan layanan tersebut, termasuk operasi katarak, operasi bibir sumbing, USG kehamilan, layanan mamografi, intervensi jantung anak, dan pemberian asupan gizi tambahan bagi 273 ibu hamil.
Untuk menjangkau wilayah terpencil, Pemprov Kalteng mengoperasikan delapan Rumah Sakit Keliling Rimbawan yang melayani kawasan pedalaman. Langkah ini memastikan masyarakat di daerah sulit akses tetap memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
